Pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional (KUHP Nasional) melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menandai babak baru dalam pembaruan hukum pidana Indonesia. Kodifikasi ini tidak hanya menggantikan Wetboek van Strafrecht atau yang akrab kita kenal sebagai KUHP peninggalan kolonial, tetapi juga mencerminkan upaya negara dalam menyesuaikan hukum pidana dengan nilai-nilai [...]

Perjanjian menurut pakar hukum M Yahya Harahap adalah suatu hubungan hukum kekayaan antara dua orang atau lebih yang memberikan kekuatan hukum kepada suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk melaksanakan prestasi; Dari definisi di atas, perlu dipahami secara hukum antara Perjanjian Dapat Dibatalkan dan Perjanjian [...]

Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing (PT PMA) merupakan salah satu bentuk badan usaha yang digunakan oleh investor asing untuk menjalankan kegiatan usaha di Indonesia. Salah satu aspek krusial dalam pendirian dan pengelolaan PT PMA adalah struktur permodalan, khususnya mengenai modal dasar dan modal disetor. Dalam perkembangannya, ketentuan mengenai modal disetor [...]

Hak cuti merupakan salah satu hak normatif pekerja yang dijamin oleh hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Pengaturan mengenai cuti tidak hanya mencerminkan perlindungan negara terhadap tenaga kerja, tetapi juga menjadi bagian penting dalam menciptakan hubungan industrial yang harmonis antara pengusaha dan pekerja. Dalam praktiknya, masih ditemukan perbedaan pemahaman terkait jenis, mekanisme, [...]

A. RESTRUKTURISASI KREDIT Kredit merupakan instrumen utama dalam kegiatan perbankan dan memiliki peran yang sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi dan pembiayaan dunia usaha. Dikutip dari situs resmi Kementerian Keuangan Republik Indonesia (www.kemenkeu.go.id), Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa “hari ini (Jumat, 12 September 2012) pemerintah mulai menyalurkan dana [...]

Dalam dunia hukum perdata, kita sering mendengar istilah somasi sebagai “pintu masuk” sebelum seseorang mengajukan gugatan ke pengadilan. Intinya, somasi adalah teguran resmi agar debitur segera memenuhi janjinya. Tapi pertanyaannya, apakah kita wajib mengirim somasi setiap kali ada masalah, atau itu hanya sekadar prosedur tambahan saja? Landasan Yuridis Somasi Pengaturan [...]

Dalam beberapa pekan terakhir, rangkaian bencana alam kembali menghantam sejumlah wilayah di Sumatera dan Aceh. Banjir bandang menerjang pemukiman, tanah longsor menutup akses jalan utama, dan gempa bumi mengguncang kawasan pesisir. Ribuan warga kehilangan tempat tinggal, sekolah rusak, dan sentra ekonomi lumpuh seketika. Bencana alam yang melanda wilayah Sumatera dan [...]

Konsep Force majeure dalam Sistem Hukum Indonesia Dalam dinamika bisnis modern yang penuh ketidakpastian, klausul keadaan kahar atau akrab disapa force majeure menjadi salah satu instrumen hukum yang paling krusial sekaligus kontroversial dalam perjanjian komersial. Pandemi COVID-19 yang melanda dunia sejak awal tahun 2020 telah membuktikan betapa pentingnya pemahaman yang [...]

Bahwa Perjanjian kerja adalah kesepakatan antara Pekerja dan pemberi kerja yang memuat hak, kewajiban, dan syarat-syarat kerja. Perjanjian kerja memiliki kekuatan hukum yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Perjanjian kerja memiliki beberapa manfaat, di antaranya: a. Sebagai dasar hubungan Ketenagakerjaan; b. Menjamin terlaksananya hak dan kewajiban pengusaha dan Pekerja dengan adil; c. Memberikan [...]

Daftar Negatif Investasi (“DNI”) merupakan instrumen kebijakan pemerintah Indonesia yang digunakan untuk mengatur keterbukaan bidang usaha bagi kegiatan penanaman modal, khususnya penanaman modal asing. Melalui DNI, pemerintah menentukan bidang usaha mana yang tertutup, terbuka dengan persyaratan, atau sepenuhnya terbuka bagi investor, sebagai upaya menjaga kepentingan nasional sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi. [...]