A. RESTRUKTURISASI KREDIT Kredit merupakan instrumen utama dalam kegiatan perbankan dan memiliki peran yang sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi dan pembiayaan dunia usaha. Dikutip dari situs resmi Kementerian Keuangan Republik Indonesia (www.kemenkeu.go.id), Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa “hari ini (Jumat, 12 September 2012) pemerintah mulai menyalurkan dana [...]

Dalam dunia hukum perdata, kita sering mendengar istilah somasi sebagai “pintu masuk” sebelum seseorang mengajukan gugatan ke pengadilan. Intinya, somasi adalah teguran resmi agar debitur segera memenuhi janjinya. Tapi pertanyaannya, apakah kita wajib mengirim somasi setiap kali ada masalah, atau itu hanya sekadar prosedur tambahan saja? Landasan Yuridis Somasi Pengaturan [...]

Penanganan bencana di Sumatera dan Aceh menjadi sorotan publik, bagaimana respon pemerintah dalam mengatasi hal tersebut. Banjir bandang menerjang pemukiman, tanah longsor menutup akses jalan utama, dan gempa bumi mengguncang kawasan pesisir. Ribuan warga kehilangan tempat tinggal, sekolah rusak, dan sentra ekonomi lumpuh seketika. Bencana alam yang melanda wilayah Sumatera [...]

Konsep Force majeure dalam Sistem Hukum Indonesia Dalam dinamika bisnis modern yang penuh ketidakpastian, klausul keadaan kahar atau akrab disapa force majeure menjadi salah satu instrumen hukum yang paling krusial sekaligus kontroversial dalam perjanjian komersial. Pandemi COVID-19 yang melanda dunia sejak awal tahun 2020 telah membuktikan betapa pentingnya pemahaman yang [...]

Bahwa Perjanjian kerja adalah kesepakatan antara Pekerja dan pemberi kerja yang memuat hak, kewajiban, dan syarat-syarat kerja. Perjanjian kerja memiliki kekuatan hukum yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Perjanjian kerja memiliki beberapa manfaat, di antaranya: a. Sebagai dasar hubungan Ketenagakerjaan; b. Menjamin terlaksananya hak dan kewajiban pengusaha dan Pekerja dengan adil; c. Memberikan [...]

Daftar Negatif Investasi (“DNI”) merupakan instrumen kebijakan pemerintah Indonesia yang digunakan untuk mengatur keterbukaan bidang usaha bagi kegiatan penanaman modal, khususnya penanaman modal asing. Melalui DNI, pemerintah menentukan bidang usaha mana yang tertutup, terbuka dengan persyaratan, atau sepenuhnya terbuka bagi investor, sebagai upaya menjaga kepentingan nasional sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi. [...]

Bagi Akademisi, Praktisi Hukum, dan Mahasiswa tentunya sudah tidak asing dengan Peninjauan Kembali (“PK”), namun tentu tidak semua Masyarakat paham apa itu PK; Lalu apa itu PK ? PK Adalah upaya hukum luar biasa dalam sistem peradilan Indonesia yang memungkinkan pihak dalam suatu perkara untuk meminta pemeriksaan ulang terhadap putusan [...]

Tentunya kita masih ingat dengan nama Tom Lembong dan Hasto Kristiyanto dalam beberapa bulan lalu menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat Indonesia, yang mana Presiden selaku kepala negara memberikan Abolisi dan Amnesti kepada Tom Lembong dan Hasto Kristiyanto. Lalu apakah alasan dan dasar hukum Presiden dapat memberikan Abolisi dan Amnesti [...]

Memahami Fondasi yang Sering Terlupakan Bayangkan Anda sedang berjalan di jalan raya, tiba-tiba terjadi kecelakaan di dekat Anda, lalu tiba-tiba seseorang menunjuk Anda sebagai pelakunya. Dalam sekejap, orang-orang di sekitar mulai memandang Anda dengan sinis dan curiga, bahkan sebelum ada yang benar-benar memeriksa apa yang sebenarnya terjadi. Perasaan tidak adil [...]

Istilah ‘canceled’ bermakna menghentikan dukungan kepada orang yang berkomentar tidak pantas atau melakukan sesuatu yang tidak bisa diterima, dengan cara memboikot karya mereka. Peneliti komunikasi sosial dan budaya dari Universitas Indonesia, Devie Rahmawati menjelaskan, “Operasi dari cancel culture ini ialah dengan cara memotret, mempertontonkan, melabel dan mempermalukan orang tersebut di [...]